oleh

Aksi Bakar Ban dan Saling Dorong, Warnai Penolakan Omnibuslaw di Tulungagung

Tulungagung,(afederasi.com) – Aksi bakar ban dan saling dorong warnai aksi unjuk rasa penolakan undang – undang cipta kerja atau omnibuslaw di Kabupaten Tulungagung, pada Senin (12/10/2020).

Dimana, aksi dorong itu dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tulungagung Bergerak (ATB) dengan anggota Kepolisian, di depan pintu masuk Pendopo kongas arum kusumaning bangsa, Tulungagung. Sejumlah mahasiswa itu hendak menyampaikan aspirasinya terkait penolakan undang – undang omnibuslaw yang disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah pada 5 Oktober lalu.

Diawali aksi longmarch dari depan Masjid Al Munawar Tulungagung, sejumlah mahasiswa begerak menuju kantor DPRD Tulungagung. Namun, ketika tiba di depan pintu masuk Pendopo Kongas Arum Kusamaning Bangsa, puluhan mahasiswa tersebut mencoba untuk memaksa masuk ke pendopo.

Akan tetapi aksi tersebut mendapat penghadangan dari aparat kepolisian yang sudah berjaga sejak pagi. Sehingga, terjadilah aksi dorong.

Slamet Riyanto koordinator aksi mengatakan tujuan aksi menolak undang – undang omnibuslaw cipta kerja di depan kantor DPRD Tulungagung belum menemukan titik temu. Pasalnya, keinginan untuk menyampaikan langsung kepada ketua DPRD Tulungagung tidak berhasil, dengan alasan ketua DPRD tidak ada ditempat.

Baca Juga  Ketua DPRD Tolak Tandatangani Tuntutan Aliansi Mahasiswa

“Kami sadar bahwa tujuan penyampaian aspirasi jika melihat struktural birokrasi itu ditangan ketua DPRD bukan di anggota. Tapi ketua DPRD beralasan tidak hadir,” katanya.

Sebagai bentuk protes, mahasiswa yang tergabung dalam ATB itu melakukan aksi bakar ban bekas tepat didepan pintu masuk kantor DPRD Tulungagung yang ada di Jl RA Kartini.

“Bakar ban ini bukan bentuk protes untuk bertemu dengan ketua DPRD, tapi sebagai tuntutan bahwa masyarakat Tulungagung menolak dengan tegas undang – undang cipta kerja,” ujarnya.

Masih menurut Slamet, undang – undang omnibuslaw ini dirasa sangat merugikan kaum marginal di Tulungagung yang mayoritas mata pencarian sebagai petani dan nelayan.

Dimana, pembangunan gendung maupun pabrik akan berdampak pada pemanfaatan lahan pertanian. Disamping itu juga, masyarakat akan tetap menjadi buruh bagi investor.

“Nantinya dipastikan ada penggusuran lahan – lahan yang dimanfaatkan oleh investor. Dan sebagian besar masyarakat akan menjadi buruh,” jelasnya.

Disinggung terkait aksi di depan pendopo, kata Slamet, dengan menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif. Diharapkan nantinya dari pihak eksekutif dengan legeslatif dapat menyampaikan aspirasi penolakan undang – undang tersebut.

Baca Juga  Aksi Penolakan Omnibuslaw juga Terjadi di Kendal

“Mungkin nanti pihak eksekutif dan legislative bisa secara beriringan bisa menolak terkait undang – undang omnibuslaw,” imbuhnya.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung hingga tiga jam tersebut berjalan dengan lancar. Sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi kemudian membubarkan diri dengan pengawalan petugas kepolisian. (ziz/dn)

News Feed