oleh

714 KK Besole Garap Lahan Hutan 845 Hektar Selama 35 Tahun, Begini Prosedurnya

Tulungagung, (afederasi.com) –  Sebanyak 714 Kepala Keluarga (KK) Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur bakal mengambil manfaat lahan perhutani seluas 845 hektar. Pemanfaatan lahan perhutani tersebut dalam program Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

“Hari ini kami melakukan pertemuan dengan Perhutani KPH Blitar, KTH pemegang izin IPHPS, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan Pemkab setempat,” ujar Direktur PPLH Mangkubumi, Ichwan Mustofa kepada afederasi.com usai pertemuan yang digelar di kantor Asper BKPH Campurdarat Tulungagung, Senin (24/08/2020).

Dijelaskan pertemuan itu dalam rangka menindaklanjuti SK Perhutanan Sosial skema IPHPS di Desa Besole. Pertemuan para pihak tersebut membahas rencana pemetaan dan penandaan batas areal kerja IPHPS Desa Besole. Hasilnya adalah KTH, Perhutani KPH Blitar, dan PPLH Mangkubumi bersepakat bahwa penandaan batas areal IPHPS menggunakan peta dalam lampiran SK IPHPS yang telah didapat. Selain itu, dalam pertemuan itu menyepakati jadwal bersama mulai dari rapat persiapan, pelaksanaan, hingga penandatanganan berita acara tapal batas, mulai minggu ke-4 bulan Agustus hingga minggu ke-4 September 2020.

Baca Juga  Peduli Hutan, Komunitas ini Tanam Belasan Ribu Pohon

“Tim GIS PPLH Mangkubumi, Perhutani dan KTH pemegang izin IPHPS secara bersama-bersama melaksanakan rangkaian jadwal kegiatan tersebut,” kata alumni IAIN Tulungagung itu.

Dia menjabarkan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pemetaan dan penandaan tapal batas ini yaitu Permen LHK P.39/2017 dan Perdirjen PSKL P.8/2017. Progam tersebut berawal dari tahun 2017 silam. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani yaitu Permen LHK No. 39 tahun 2017. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mengatasi konflik. Secara teknis, kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada kelompok tani hutan untuk mendapatkan izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Perlu diketahui, lanjut Ichwan KTH Argo Makmur Lestari Desa Besole Kec Besuki Kab Tulungagung telah mendapatkan SK IPHPS dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta dengan jangka waktu pengelolaan untuk pemanfaatan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seluas 845 Ha dengan jumlah pemafaat sebnyak 714 kepala keluarga

Baca Juga  Tebang Pohon Ketapang Milik Perhutani, Dua Orang Dibui

“Peran PPLH Mangkubumi dari Tahun 2018 hingga saat ini membantu memfasilitasi dan mendampingi dalam menyiapkan dokumen pengajuan ke Menteri LHK, sampai hingga turunkan SK,”pungkasnya. (am)

News Feed